Kabupaten Sragen
SRAGEN – Data geospasial memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang terarah, akurat, dan berbasis lokasi. Untuk memperkuat penyelenggaraan informasi geospasial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, Bapperida Kabupaten Sragen menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Kabupaten Sragen, Rabu (4/11/2026), bertempat di Aula Bapperida Lantai 3, Kantor Terpadu Pemerintah Kabupaten Sragen.
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Bapperida Kabupaten Sragen, Wahyu Wardani, S.T., M. Eng., yang sekaligus memberikan arahan mengenai pentingnya penguatan tata kelola data dan informasi geospasial sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Wahyu Wardani menyampaikan bahwa data geospasial tidak hanya berfungsi sebagai informasi mengenai lokasi, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pengambilan kebijakan. Ketersediaan data yang akurat, terstandar, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan agar perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Penyusunan Peraturan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2026, Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2/474/SJ, dan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2026 tentang Dukungan dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial pada Pemerintah Daerah.
Rapat koordinasi ini melibatkan perangkat daerah terkait, yaitu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang (Disperkimtaru), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida Kabupaten Sragen.
Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan sinergi antarperangkat daerah dalam menyusun regulasi yang mampu memperjelas tata kelola penyelenggaraan data dan informasi geospasial, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, pemanfaatan, hingga integrasi data.
Ke depan, keberadaan regulasi ini diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan informasi geospasial Kabupaten Sragen sehingga data spasial dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.
Isi Survey Kepuasan Masyarakat Daftar SPI